Regulasi pelaporan aduan masyarakat diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Perpres 76/2013) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Peraturan ini mengatur tata cara pelaporan aduan, penanganan, dan penyelesaiannya. 

Kerahasian terhadap Pelapor atau yang mengisi Layanan Pengaduan tehadap Pelayanan Publik Dinas Kesehatan dirahasiakan , agar seluruh masyarakat dapat mengisi layanan pengaduan dengan Scan QR Code.