Hari ini Jumat 29 Agustus 2025 terima kasih atas disiplin dan ketaatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita, seluruh pekerjaan pelayanan publik mendapatkan perhatian yang luar biasa dari seluruh masyarakat yang mengharapkan layanan publik yang maksimal dan sesuai standar.

Beberapa hari lalu pertemuan di Tingkat Pusat ada konferensi internasional terkait peningkatan layanan kesehatan yang diharapkan seluruh aktivitas pelayanan kesehatan di Indonesia oleh pemerintah pusat akan mendapatkan standar internasional, Pemerintah Indonesia bergerak lebih dinamis dibandingkan beberapa negara tetangga namun standar yang ada saat ini perlu dievaluasi termasuk standar yang diakui dunia internasional bahwa kita memiliki SPM itupun didalam penerapannya  bahwa data base yang digunakan belum sepadan belum satu yang menyebabkan masih ditemukan beberapa case/kasus yang seyogiyanya tidak pernah lagi terjadi di Indonesia mengingat program yag ada sudah cukup baik.

Diperintahkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi menteri koordinator secra khusus bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain Prof. Pratikno menyampaikan agar kerja program itu jangan program unit jangan dikerjakan satu unit, SPM dapat terpenuhi jika semua dapat bekerja secara kolaboratif. Satu program tidak akan tuntas jika dikerjakan oleh yang mengcreated karena butuh kolaborasi.

Diingatkan beberapa kasus seperti yang terjadi di Sukabumi sedang berjalan vaksinasi masal campak di Jatim, dan masih tinggi angka kejadian pada saat menolong persalinan  dan ini si program menurut awam tidak akan mungkin terjadi lagi karena dari seluruh infrastrujtur yag ada khususnya penunjang layanan kesehatan sudah tersedia apalagi di kota besar, namun masih terjadi karena gap antar pelaksana kegiatan dan data yang ada.

Ada kesan pada saat dilakukan upaya preventif tapi tida didorng oleh promotif yang cukup kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat mendapatkan informasi yang kurang tepat secara khusus yang di Jatim itu disebebnkan adanya isu vaksin tidak halal sama kejadian pasca kejadian pandemik covid bahwa kita diharapkan sebenarnya upaya preventif makin gencar namun saat selesai justru berhenti dan terkesan tidak berjalan.

Mungkin saja kasus seperti ini ada ditengah masyarakat namun tidak terekspos lain hal dengan kejadian dengan yang kita sudah mengkolaborasikan namun tidak jalan seperti pelayanan persalinan dan menurut oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  masih banyak yang terlanar khususnya di daerah sulit di Toba khususnya daerah Habornas.

Muncul Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan di bidang kesehatan dalam  hal pelanggaran disiplin dalam hal ini malpraktek sudah diklasifikasikan termasuk upaya untuk menahan pasien atau memberikan informasi keada pasien bahwa pelayanan yang diberikan akan menyebabkan kesembuhan meskipun dia sadari tidak memiliki kompetensi itu, contoh kasus demam tinggi.

Perlu atansi semua untuk melakukan telusur ada seluruh faskes primer khususnya yang ada di desa pustu, poskesdes, agar standarnya di evaluasi kembali. Jangan hanya sekedar laporan tetap dilakukan peningkatan kualifijasi atau kompetensi.

Untuk pendukung pelayaan sudah dilengkapi dari antropometri,USG dll, tetapi pemenfaatan penting jangan melihat sisi ketersediaan alat tetapi pemanfaatannya seperti dalam pelaksanaan PKG ternyata sudah memiliki alat agar dipergunakan dan dilengakapi pendukungnya . Kerja penting agar monitor semua ketenagaan yang ada masing-masing pihak yang mengelola program jangan merujuk kepala bidang tetapi semua pihak juga penanggung jawab program yang ada di Dinas Kesehatan dan juga jabatan fungsional agar cek pekerjaan di cek. Pelayanan kesehatan tidak dapat dipastikan bagus jika tidak benar dipantau di lapangan.

Menteri Praktikno mencoba menbedah dari setiap program yang ada ditemukan bahwa banyak program itu yang hanya data saja tidak pernah terjadi dilapangan kejadian saat ini dampak langsung pelaporan hanya on the table agar mari lihat ke bawah termasuk pemanfaatn bahan medis habis pakai dan obat-obatan hal ini juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat bahwa ketersediaan obat di Indonesia anggaran hamper 100 T yang didistribusi ke seluruh Indonesia masih banyak beberapa daerah kurang ketersediaan obat namun obat tertentu berlebih.

Hasil pertemuan ada juga diingatkan memperhatikan sumber daya yang ada pendidikan tinggi tidak mencerminkan pelayanan itu semakin baik tapi skill/kompetensi yang terpenting maka didorong untuk merenakan pelatihan-pelatihan/workshop yang langsung merujuk peningkatan skill ke SDM untuk melaksanakan fungsi masing-masing, misal dari D3 bidan ke S1 bidan tidak meningkat skill nya sama asekali, atau S1 ke S2 kemampuan manajemen tidak bertambah, disorong kemampuan skill dan softskill agar dilakukan.

Program percepatan penurunan Tuberkolosis tidak mungkin terjadi jika dilatakkan program ini di P2P pelaksanaannya, maka upaya promotif dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam melakukan skrining, investigasi dan juga pengobatan tuntas semua pihak bidang kesmas, p2p, psdk dan bahkan kepegawaian .

Sudah ada SK Tim dan merapatkan di Bapelitbangda yang dihadidir pemerintah provinsi dan rencana aksi, dan RAD sudah ada tetapi dalam implementasi masih di P2P.

SK Satgas pelaksanaan MBG sudah ada, instrument Dinas Kesehatan punya jadi siap mendukung program dan dapat dikerjakan.

Tahun angaran 2025 sudah masuk Agustus dan akan mengakhiri semoga seluruh perencanaan yang ada di dokumen perencanaan maisng-masing dapat dikerjakan jika ada kegiatan yang belum agar dipercepat. Maksimalkan yang ada sehingga perencanaan 2026 yang sudah di input agar KAK di lengkapi.

Hari –hari ini meningkat kasus DB, kasus GHPR  dll agar semua upayakan pasang telinga informasi sekecil apapun jangan ditunda..